Analisis Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Alih Daya Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Di PT. Lakawan

Collection Location Perpustakaan PPS UMI, Makassar
Edition
Call Number TES-MH18 BAY p
ISBN/ISSN
Author(s) BAYU ARYANATHA PUTRA
Syahruddin Nawi dan Hamza Baharuddin
Subject(s) Ilmu hukum
Classification TES-MH18 BAY p
Series Title
GMD CD-ROM
Language Indonesia
Publisher PPs UMI
Publishing Year 2018
Publishing Place Makassar
Collation
Abstract/Notes ABSTRAK
BAYU ARYANATHA PUTRA S 0075.02.44.2016 Analisis
Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Alih Daya Dalam Perjanjian Kerja
Waktu Tidak Tertentu Di PT. Lakawan (dibimbing oleh Syahruddin Nawi dan
Hamza Baharuddin).
Penelitian bertujuan untuk : 1) Untuk mendeskripsikan perlindungan
hukum terhadap tenaga kerja alih daya dalam perjanjian kerja waktu tidak
tertentu di PT. Lakawan, dan 2) Untuk mendeskripsikan hambatan yang
mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja alih
daya dalam perjanjian kerja waktu tidak tertentu di PT. Lakawan.
Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, data yang diperoleh penulis
dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan
dalam hal ini pihak PT. Lakawan dan PT. PLN (Persero) yang merupakan
mitra kerja sama.
Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa : 1) Hubungan kerja yang
terjadi antara PT. Lakawan Cabang Pinrang sebagai penyedia jasa tenaga
kerja outsourcing dengan tenaga kerja telah memenuhi ketentuan Undang-
Undang Ketenagakerjaan. Dengan diadakanya perjanjian kerja waktu tidak
tertentu antara pekerja dengan perusahaan akan mejamin kepastian hukum
tentang hak dan kewajiban pekerja terhadap perusahaan. 2) Hambatanhambatan
yang dihadapi PT. Lakawan yaitu: pendapatan PT. Lakawan
Cabang Pinrang yang terbatas yang mengakibatkan timbulnya kesulitan
untuk memenuhi isi perjanjian kerja, tidak ada hubungan kerja antara
pengguna jasa dengan tenaga kerja sehingga permasalahan mengenai
pekerja tetap menjadi tanggung jawab perusahaan, dan perizinan untuk
penyediaan jasa tenaga kerja Outsourcing yang masih berbelit-belit hal ini
menyebabkan pengurusan menjadi sangat lamban dan berlarut-larut yang
menimbulkan rasa enggan bagi perusahaan dalam pengurusan perizinan.
Rekomendasi : 1) Bagi para pihak yang akan membuat atau
mengadakan suatu perjanjian hendaklah terlebih dahulu memahami dan
mengerti mengenai dasar-dasar suatu perjanjian, terlebih lagi mengenai
asas-asas yang berlaku dalam berkontrak sebelum menandatangani
perjanjian tersebut sehingga dapat terhindari hal-hal yang tidak diinginkan
dan terlaksananya tujuan melakukan kontrak. 2) Sangat disarankan pula
bagi para pihak minimal membaca dan mengerti akan kontrak yang akan
ditandatanganinya sehingga jelas akan hak dan kewajiban kedua belah pihak
yang mengikatkan dirinya dalam berkontrak. Khususnya bagi pekerja
outsourcing yang selalu berada pada posisi yang lemah. Dalam perjanjian
kerja waktu tertentu antara pekerja dengan PT. Lakawan Cabang Pinrang
haruslah ada pasal yang mengatur tentang pesangon atau uang jasa yang
menjadi hak pekerja bila terjadi pemutusan hubunga kerja sehingga adanya
kepastian hukum bagi pekerja.
vii
Specific Detail Info
  Back To Previous