HAKIKAT PEMENUHAN HAK-HAK PEKERJA DALAM PROSES PEMBERESAN BUDEL PAILIT (The Fulfillment Of Worker’s Rights In The Process Of Bankruptcy Boedel Settlement)

Collection Location Perpustakaan PPS UMI, Makassar
Edition
Call Number DIS-DIH18 IUS h
ISBN/ISSN
Author(s) Iustika Puspa Sari
Sufirman Rahman, Hamzah Baharuddin dan Abdul Kahar
Subject(s) Doktor ilmu hukum
Classification
Series Title
GMD CD-ROM
Language Indonesia
Publisher PPs UMI
Publishing Year 2018
Publishing Place Makassar
Collation
Abstract/Notes ABSTRAK
IUSTIKA PUSPA SARI, Stambuk 0007.DIH.17.2015. Hakikat Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Dalam Proses Pemberesan Budel Pailit, di bawah bimbingan Sufirman Rahman, Hamzah Baharuddin dan Abdul Kahar.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hakikat pemenuhan upah pekerja dalam proses pemberesan boedel pailit; Untuk mengetahui perlindungan hukum atas upah pekerja dan mengetahui faktor yang mempengaruhi hak mendahulu pemenuhan upah pekerja dalam proses pemberesan boedel pailit.
Penelitian ini dilaksanakan dengan menggabungkan Penelitian hukum Normatif dan penelitian hukum Empiris, dengan sasaran pada peraturan perundang-undangan (statute apprroach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan yaitu dengan menelaah, mengkaji, dan mempelajari semua undang-undang serta peraturan-peraturan lain dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang diangkat. Sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji putusan-putusan kepailitan yang berhubungan dengan pemenuhan upah pekerja. Di samping itu, bahwa melalui peraturan perundang-undangan dan contoh kasus relatif cukup representatif untuk memperoleh data yang diperlukan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Hakikat pemenuhan hak-hak pekerja (buruh) dalam proses pemberesan budel pailit merupakan perwujudan dari penegakan Hak Asasi Manusia disamping itu pada hakikatnya tujuan hukum dibuat adalah untuk manusia. Secara sosial ekonomi pekerja/buruh berkedudukan lebih lemah sehingga secara prinsip, undang-undang harus memberikan jaminan perlindungan untuk dipenuhinya hak-hak para pekerja tersebut dengan mendahulukan pemenuhan haknya; (2) Perlindungan hukum atas hak-hak pekerja (buruh) dalam proses pemberesan boedel pailit dapat ditempuh melalui 3 (tiga) cara, yakni: 1. Mempertegas kedudukan hak mendahulu pihak pekerja/buruh dalam undang-undang, khususnya Undang-undang Kepailtan; 2. Penguatan mekanisme dan prosedur pemenuhan hak pekerja/buruh; 3. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) pekerja/buruh; (3) Faktor yang mempengaruhi terpenuhinya hak mendahulu hak-hak pekerja (buruh) dalam proses pemberesan boedel pailit adalah lemahnya pengawasan, tidak adanya penegakan sanksi serta kurangnya transparansi dalam proses pemberesan boedel pailit.
Rekomendasi peneliti adalah: - Perlunya penegasan posisi dan kedudukan Hak-hak pekerja dalam undang-undang Kepailitan; - Perlunya dibentuk lembaga pengawasan yang kuat yang berfungsi untuk mengontrol keseluruhan proses pemberesan budel pailit; - Perlunya sosialisasi yang massif dan berkesinambungan tentang hak-hak pekerja/buruh kepada para Pekerja.
Specific Detail Info
  Back To Previous