PENEGAKAN HUKUM MELALUI PENERAPAN SAKSI VERBALISANT DALAM PENYELESIAN PERKARA PIDANA

Collection Location Perpustakaan PPS UMI, Makassar
Edition
Call Number TES-MH17 ASR p
ISBN/ISSN
Author(s) Asrendrha Haidar
Nurul Qamar dan H. Abdul Qahar
Subject(s) Ilmu hukum
Classification TES-MH17 ASR p
Series Title
GMD CD-ROM
Language Indonesia
Publisher PPs UMI
Publishing Year 2017
Publishing Place Makassar
Collation
Abstract/Notes ABSTRAK
Asrendrha Haidar, Nomor Induk Mahasiswa : 0027.02.42.2015 Penegakan Hukum Melalui Penerapan Saksi Verbalisan Dalam Penyelesian Perkara Pidana, di bawah bimbingan Nurul Qamar dan H. Abdul Qahar
Penlitian ini bertujuan untuk: mengetahui dan memahami koherensi penegakan hukum dengan penggunaan saksi verbalisant dalam pembuktian perkara pidana di Indonesia; dan mengetahui dan memahami kekuatan pembuktian saksi verbalisant sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pidana di Indonesia;
Penelitian ini merupakan penelitian hokum normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legisme yang positivis yang memandang hokum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh Lembaga atau Pejabat Negara yang berwenang. Selain konsepsi ini juga meninjau hukum sebagai suatu sistem norma mandiri, bersifat tertutup. Bahan hukum primer diperoleh melalui inventaris peraturan perundang undangan.Bahan hukum sekunder diperoleh melalui telaah atau pengakjian kepustakaan.
Bahan hukum primer maupun Bahan hukum sekunder dianalisis secara kualitatif yakni dengan membahas dan menjabarkan bahan hukum yang digunakan dengan berlandaskan pada norma hokum, kaidah hokum, dan azas hokum yang digunakan, teori-teori serta doktrin yang berkaitan dengan materi yang diteliti, dengan menggunakan logika deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.
Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa: Koherensi penegakan hukum dengan penggunaan saksi verbalisant dalam pembuktian perkara pidana di Indonesia dapat dilihat dari dua hal yaitu secara formal merupakan koherensi normative dan nonformal yang merupakan sub-ordinasi antar lembaga penegak hukum untuk menjaga kualitas penegakan hukum yang menghormati hak azasi manusia. dan, Kekuatan pembuktian saksi verbalisant sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pidana di Indonesia hanya sebatas petunjuk untuk menguatkan keyakinan hakim. oleh karena saksi verbalisant dalam alat bukti bukan merupakan saksi.
Pada penelitian ini, direkomnedasikan: Untuk tercapainya cita hukum pidana, maka dalah hukum acara pidana Indonesia keberadaan saksi verbalisant sudah harus di cantumkan sebagai alat bukti dalam revisi KUHAP berikutnya. hal ini demi menjaga netralitas penegakan hukum materil yang dicita citakan. Dan, Keberadaan saksi verbalisan sebagai sub bagian hukum acara pidana merupakan langkah menutup celah kesewenang-wenangan, sudah patut kiranya dalam praktik menjadi salah satu bahan pertimbangan wajib hakim dalam memutus suatu perkara.
Specific Detail Info
  Back To Previous